Teori Perkembangan Moral Kohlberg


Teori Tahapan Perkembangan Moral Kohlberg :

a)      Tingkat 1. Moralitas Prakonvensional

Tahap 1. Kepatuhan dan Orientasi Hukuman. Tahap 1 Kohlberg mirip dengan tahap pertama Piaget tentang pemikiran moral. Anak-anak berasumsi bahwa otoritas-otoritas yang penuh kuasa telah menurunkan seperangkat aturan baku yang harus mereka patuhi tanpa protes. Kohlberg menyebut tahap 1 ini pra-konvensional karena anak-anak masih belum bisa bicara sebagai anggota masyarakat. Mereka melihat moralitas sesuatu yang eksternal atau sesuatu yang orang dewasa katakan dan harus mereke lakukan (Colby dkk, 1987a, h.16).

Tahap 2. Individual dan Pertukaran. Di tahap ini, anak-anak mulai menyadari bahwa bukan hanya ada satu saja pandangan benar yang diturunkan otoritas-otoritas. Individu yang berbeda-beda memiliki sudut pandang berbeda pula. Responden di tahap 2 masih menalar di tingkatan pra-konvesional karena mereka berbicara sebagai individu yang terisolasi, bukannya sebagai anggota masyarakat. Mereka melihat pendukung-pendukung bagi pertukaran individu, namun masih tidak ada pengidentifikasian nilai-nilai keluarga dan komunitas.

b)      Tingkat II. Moralitas Konvensional

Tahap 3. Hubungan-hubungan Antar-Pribadi yang baik. Di tahap ini, anak-anak yang sekarang biasanya memasuki usia remaja melihat moralitas lebih daripada hanya urusan-urusan sederhana. Mereka percaya manusia mestinya hidup menurut harapan keluarga dan komunitas, dan bertindak dengan cara-cara yang baik. Tingkah laku yang baik berarti memiliki motif dan perasaan antar-pribadi yang baik seperti kasih, empati, rasa percaya dan kepedulian pada orang lain.

Tahap 4. Memilihara Tatanan Sosial. Penalaran tahap 3 bekerja baik pada hubungan-hubungan dua pribadi di dalam anggota-anggota keluarga atau teman dekat, dimana mereka dapat membuat upaya nyata untuk mengetahui perasaan dan kebutuhan orang lain dan berusaha membantu mereka. Namun sebaliknya pada tahap 4, responden menjadi lebih luas kepeduliannya terhadap mayarakat keseluruhan. Sekarang penekanan mereka lebih pada menaati aturan, menghormati otoritas dan melakukan kewajiban agar tatanan sosial bisa dipertahankan. Karena subjek tahap 4 membuat putusan moral dari perspektif masyarakat secara menyeluruh, mereka pun berfikir menurut perspektif sebagai anggota yang mematuhi seluruh masyarakat (Colby dkk, 1987a, h.17).

c)      Tingkat III. Moralitas Pasca-Konvensional

Tahap 5. Kontrak Sosial dan Hak-hak Individual. Di tahap 4, anak-anak ingin menjaga masyarakat tetap berfungsi dengan baik. Namun begitu, masyarakat yang berfungsi dengan baik tidak mesti selalu baik. Sebuah masyarakat totaliter bisa saja terorganisasikan dengan baik, namun akan sulit mencapai tatanan ideal yang bermoral. Pada tahap 5, anak-anak remaja mulai bertanya, “Apa yang membuat masyarakat jadi baik ?” Mereka mulai memikirkan masyarakat dengan cara yang sangat teoritis, menengok ke belakang masyarakat mereka sendiri, dan mengkaji hak-hak dan nilai-nilai yang mestinya dipegang sebuah masyarakat. Mereka kemudian mengevaluasi masyarakat-masyarakat lain menurut pemahaman ini. Mereka bisa dikatakan mengambil perspektif yang mendahului-masyarakat (Colby dkk, 1987a, h.20). Pada responden tahap 5 pada dasrnya percaya kalau masyarakat yang baik hanya bisa dipahami dengan cara yang paling baik sebagai sebuah kontrak sosial yang didalamnya orang dengan bebas bekerja demi kebaikan semua orang. Mereka menyadari bahwa kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda di dalam masyarakat akan memiliki nilai-nilai yang berbeda, namun mereka percaya kalau semua masyarakat rasional sepakat dua hal ini. Pertama, mereka semua menginginkan hak-hak dasar tertentu, seperti kebebasan dan kehidupan, di lindungi. Kedua, mereka ingin prosedur-prosedur yang demokratis untuk mengubah hukum-hukum yang tidak adil demi perbaikan masyarakat.

Tahap 6. Prinsip-prinsip Universal. Para responden tahap 5 bergerak menuju konsepsi masyarakat yang baik. Mereka menyatakan bahwa kita perlu (a) melindungi hak-hak individual tertentu, dan (b) menyelesaikan perselisihan lewat proses-proses demokratis. Namun begitu, proses-proses demokratis saja tidak selalu menghasilkan sesuatu yang kita anggap adil secara intuitif. Sebuah mayoritas, contohnya, bisa saja mengambil suara untuk menekan minoritas. Kalau begitu, Kohlberg percaya mestinya ada tahapan yang lebih tinggi yaitu Tahap 6, yang menentukan prinsip-prinsip di mana kita bisa mencapai keadilan. Konsepsi Kohlberg tentang keadilan mengikuti pandangan filsuf Kant dan Rawis, dan pemimpin moral besar seperti Gandhi dan Martin Luther King. Menurut orang-orang ini, prinsip keadilan mensyaratkan kita untuk menanggapi klaim-klaim semua pihak. Dengan kata lain, kita tidak akan mengambil suara untuk mengesahkan sebuah hukum yang memberi kesempatan kelompok tertentu menyakiti kelompok lain. Prinsip-prinsip keadilan menuntun kita menuju keputusan-keputusan yang dilandaskan pada penghargaan setara bagi semua pihak. Di dalam praktiknya yang aktual, kata Kohlberg, kita bisa mencapai keputusan semacam itu dengan memandang suatu situasi lewat kacamata orang lain (William Crain, 2007)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: